Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Masalah sampah di ruang publik kembali menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Setelah berbagai imbauan tak membuahkan hasil signifikan, muncul dorongan untuk memakai pendekatan baru: memberi manfaat langsung kepada warga yang disiplin mengelola sampah.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, mengusulkan program penukaran sampah plastik dengan akses Wi-Fi gratis. Ia menilai insentif seperti ini dapat menjadi cara efektif untuk mengubah kebiasaan masyarakat, terutama di taman dan ruang terbuka.

“Saya pernah lihat di Banjarmasin, botol plastik bisa ditukar dengan akses Wi-Fi. Ini menarik kalau bisa kita terapkan di Kukar,” ujarnya, pada Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, persoalan sampah tak lagi bisa sekadar diserahkan pada kampanye atau himbauan. Banyak warga masih membuang sampah sembarangan karena merasa tidak mendapat manfaat langsung dari perilaku disiplin. Insentif berupa Wi-Fi dinilai relevan, terutama bagi anak muda yang menghabiskan banyak waktu di ruang publik.

“Orang jadi termotivasi karena ada manfaat yang mereka rasakan langsung,” katanya.

Sopian menilai konsep ini bukan hanya soal memungut sampah, tetapi membangun kebiasaan baru di ruang publik. Taman kota dengan mesin penukar sampah dan fasilitas Wi-Fi bisa menjadi ruang edukasi dan rekreasi yang lebih menarik. Warga tidak hanya mendapat akses internet, tetapi juga terlibat langsung dalam pengurangan sampah plastik.

Meski begitu, Sopian menekankan bahwa pondasi utamanya tetap pendidikan lingkungan sejak dini. Ia mencontohkan Desa Kayu Batu yang sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti alat pencacah plastik dan tempat pembakaran. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar bagi anak-anak agar memahami proses daur ulang secara nyata.

“Mereka bisa lihat langsung proses daur ulang, bukan hanya teori,” jelasnya.

Politisi Gerindra itu juga menyadari bahwa tantangan terberat justru datang dari masyarakat dewasa yang masih kurang disiplin dalam menjaga kebersihan. Karena itu, ia menilai perubahan harus dilakukan dari dua arah: edukasi sejak dini dan inovasi insentif bagi masyarakat umum.

“Pendekatannya memang harus kreatif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sopian berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pemerintah daerah sebagai langkah membangun budaya baru pengelolaan sampah—mengubah ruang publik menjadi tempat yang bersih, hidup, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.(ADV)